Posdaya Digelar di "Bumi Pat Petulai" Rejang Lebong

Gemari 30 April 2007

Kepedulian terhadap sesama akhir-akhir ini muncul kalau ada kejadian luar biasa. Dalam keadaan biasa, kejadian anak keluarga miskin tidak bersekolah kurang mendapat perhatian. Pernah suatu ketika, selaku Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), tersentak saat berdialog dengan anak pemulung berusia sekitar 13 tahun. “Sudah sekolah?. Pertanyaan itu dijawab “Lo kok Bapak tanya sekolah saya. Pak Lurah saja yang tiap hari lewat sini tidak pernah tanya apakah saya sekolah atau tidak.” Memprihatinkan. Anak itu tinggal di perkotaan. Dekat dengan Gubernur, dekat dengan menteri, dekat dengan Lurah , dekat Kepala Sekolah. Ia bergaul dengan anak keluarga biasa. Ia adalah anggota keluarga pemulung yang tinggal disana sejak lama. Hal serupa bisa saja juga terjadi di Bengkulu.

Kisah sedih itu diangkat Wakil Ketua I Yayasan Damandiri Prof.Dr.Haryono Suyono pada acara Seminar dan Lokakarya Nasional berthema ‘Melalui Program Aksi Peningkatan Derajat Kesehatan Kita Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu’ kerjasama Pemda Kab.Rejang Lebong, Universitas Prof.Dr.Hazairin, Yayasan INDRA dan Yayasan Damandiri, di Ruang Pola Kab.Rejong Lebong, yang dibuka secara resmi oleh Bupati Rejang Lebong Suherman SE, Selasa 17 April 2007.

Hadir dalam seminar antara lain Bupati Muko Muko Ichwan Yunus, Ketua Komisi I DPRD Kab.Rejang Lebong H.Ajisven SH, Kejari Curup Ichran Efendi SH, Rektor Universitas Prof.DR.Hazairin SH-Yanto Supriyadi SH.M.Hum, Direktur Utama Bank-BPD Bengkulu Drs.H.Mahmud Wahid, Pimpinan Cabang BPD Curup Drs.TA.Silaban SH , Kepala Dinas Kesehatan Sudirman Amsar SKM.M.Kes., Kadinas KB Ir.Rudi Pancawarman, para pejabat teras Kabupaten Rejang Lebong, para camat, Ketua Tim Penggerak PKK Hj.Susilowati SE, Ketua Darma Wanita, Ketua Dharma Pertiwi, Tokoh Agama dan Pemuka Masyarakat Kab.Rejang Lebong.

Prof.Dr.Haryono Suyono MA, selaku pembicara tunggal selanjutnya bertutur kejadian memprihatinkan serupa tapi tak sama juga terjadi di era perubahan “crisis” ini sampai tingkat pedesaan. Banyak struktur yang dulu sudah mapan sampai pedesaan rusak dengan sendirinya, dipotong atau dibubarkan. PKK hampir dilarang. Kelompok-kelompok/paguyuban pedesaan yang sudah jadi juga berantakan gak berfungsi lagi.

Bahkan pernah terjadi Menkokesra dibekukan, kementerian penerangan dibubarkan. kementerian social dibubarkan yang kesemuanya berdampak sampai ke pedesaan. Adalah bijak belakangan ini Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono disetiap kesempatan selalu berpesan agar berbagai gerak dan institusi bermanfaat bagi pembangunan manusia, dihidupkan kembali. Revitalisasi KB, revitalisasi PKK, revitalisasi Posyandu dan lain-lain kembali digelar.

Pakar kependudukan ini mengingatkan bahwa Index Pembangunan Manusia (IPM) - Human Development Index (HDI) Indonesia untuk tahun 1999 dan 2002, berada di urutan ke-111 dari 177 negara di dunia. Ini berarti kualitas penduduk Indonesia belum baik. Sementara sejak disepakatinya Deklarasi Millenium PBB oleh 189 negara di dunia dalam persidangan PBB di New York pada tahun 2000, menetapkan tujuan pembangunan bidang kependudukan difokuskan untuk mencapai 8 (delapan) hal, yang dikenal dengan “Millenium Development Goals” (MDG’s).

Indonesia, dalam agenda Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 yang dikukuhkan melalui Peraturan Presiden R.I. Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009, menetapkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas. Hak mendasar yang sangat strategis dan perlu dipenuhi untuk penanggulangan kemiskinan adalah pemberian akses dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan, pemberian akses dan perbaikan mutu pendidikan, serta pemberian kesempatan kerja dan berusaha.

Lebih jauh dijelaskan yang dijadikan ukuran keberhasilan dalam MDG’s adalah pemberdayaan manusianya.”Bukan gedung klinik, bukan gedung sekolah, bukan gedung lembaga perdagangan . Tetapi apakah anak usia sekolah bersekolah. Apakah orang-orang yang ada disini ini mempunyai akses terhadap puskesmas apakah warga masyarakat mempunyai akses terhadap perdagangan maupun kegiatan-kegiatan ekonomi.” Tambah Haryono.

Dalam menjawab tantangan global tersebut Yayasaan Damandiri bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah serta LSM peduli, mengembangkan POSDAYA (Pos Pemberdayaan Keluarga) pada tingkat desa sebagai forum untuk pemberdayaan keluarga di pedesaan. Sebagaimana arahan Presiden RI pelaksanaan pembangunan manusia intinya adalah membangun bidang kesehatan, pendidikan dan wirausaha. Diharapkan melalui POSDAYA semangat gotong royong dan kebersamaan warga desa dapat ditumbuh kembangkan kembali.

Pemberdayaan Keluarga minimal dibagi menjadi delapan yaitu: Pemberdayaan dalam bidang agama; Pemberdayaan dalam bidang budaya; Pemberdayaan dalam cinta kasih antar sesama; Perlindungan; Pemberdayaan bidang reproduksi; Pemberdayaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Delapan ini adalah delapan fungsi keluarga, yang erat hubungannya dengan apa yang dinamakan Millenium Development Goals. “Jadi Millenium Development Goal’s itu adalah rumusan dunia dari usaha menghidupkan kembali peran-peran keluarga.”tambahnya

Untuk tahun 2007 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (P2SDM) di Kabupaten Rejang Lebong, Wakil Ketua I Yayasan Damandiri mengajak Bupati turun masuk kedesa-desa. Langkah ini merupakan kelanjutan program yang telah dilaksanakan Yayasan Damandiri bekerjasama dengan Universitas Prof.Dr.Hazairin Bengkulu dan Yayasan INDRA dengan hasil menggembirakan. Program tahun 2006 adalah pengembangan SDM (ketrampilan) di tingkat perguruan tinggi dan SLTA baik bagi guru dan siswanya sekaligus pengembangan wirausaha binaan di lingkungan kampus/sekolah. Prof.Haryono juga mempersilakan kalau Kab.Muko-Muko akan bergabung dalam kegiatan ini.

Dalam pemberdayaan bidan dan wirausaha Prof.Hayono menawarkan berbagai kemudahan manakala dalam kegiatan tersebut memerlukan dukungan permodalan. Dukungan itu antara lain berupa corting bunga kredit lewat BPD Bengkulu, sebesar 30% yang akan ditanggung Yayasan Damandiri.

Sumber : (H.Nur) Gemari