May 1, 2008 by uripsantoso
Oleh: Prof. Urip Santoso
Pendahuluan
Industri pariwisata di abad ke 21 merupakan salah satu andalan untuk memperoleh devisa Negara dan pengembangannya diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian Indonesia (Yoeti, 2000). Diperkirakan pariwisata akan menjadi industri terbesar di dunia pada abad ke 21 ini. Menurut ramalan John Naisbitt pada tahun 2010 sebanyak 1.004 juta orang wisatawan global yang akan berwisata. Investasi sektor pariwisata dunia meningkat sebesar 10,7% dari jumlah permodalan dunia. Pengeluaran wisatawan akan meningkat menjadi 11% dari jumlah uang yang dibelanjakan konsumen di seluruh dunia. Devisa yang dihasilkan oleh sector pariwisata di tahun 2010 diperkirakan US $ 3,4 trilyun dan akan menyedot kesempatan kerja sebesar 10,6%.
Kota Bengkulu yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera mempunyai potensi alam untuk dikembangkan menjadi kota pariwisata. Kota Bengkulu disamping memiliki pantai yang sangat indah – yang merupakan pantai terpanjang kedua di dunia – juga memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno, rumah Fatmawati, Kampung Cina, Thomas Parr, Benteng Malborough, makam Sentot Ali Basa, serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan. Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat, pantai tapak paderi, dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii. Untuk kepentingan itu, sedang dbangun jalan lingkar yang akan menghubungkan keenam fokus wisata tersebut, bahkan akan diteruskan pembangunan jalan sehingga di sepanjang pantai Kota Bengkulu akan dihubungkan dan akan juga dikembangkan wisata pantai.
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai Kota Bengkulu telah disadari oleh Pemerintah Daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur Bengkulu, yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan mampu menyedot bukan saja wisatawan local, tetapi juga wisatawan nasional serta manca Negara. Terdapat enam focus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai, wisata urban, wisata rakyat, wisata air, wisata ekoturism dan wisata pelabuhan. Pengembangan wisata kawasan pantai kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya.
Namun demikian, pengembangan industri pariwisata di Kota Bengkulu ini harus tetap memperhatikan aspek-aspek formal seperti studi kelayakan, peijinan, Amdal dll. Serta tetap menjaga dan memperhatikan budaya masyarakat setempat.
Pendapatan devisa dari wistawan memang sangat mengesankan. Menurut WTO, wisatawan manca Negara dapat menghasilakn pendapatan 230 milyar dolar AS yang merupakan 6% dari semua pendapatan devisa dunia. Namun kedatangan wisatawan dapat mengubah keseimbangan tata nilai setempat yang bias memicu konflik-konflik social yang berkepanjangan. Sering kali demi memenuhi keinginkan wisatawan, maka dibangunlah berbagai fasilitas yang seringkali tidak memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan baik lingkungan fisik maupun non-fisik. Untuk itu pembangunan industri pariwisata di Kota Bengkulu harus memperhatikan aspek-aspek tersebut.
Pembangunan Wisata Pantai Kota Bengkulu
Pembangunan jalan dan jembatan
Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang pantai Kota Bengkulu terbentang dari sungai hitam ke pelabuhan pulau Baai dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2006-2007 dibangun jalan Tapak Padri, jalan Pasir Putih-Kuala Baru dan Bundaran Kuala Baru, jalan ruas pantai-simpang Gading Cempaka, jalan Muara-Pulau Baai, jalan kuburan-muara. Selain itu akan dibangun jembatan gantung Muara 1 dan jembatan gantung Muara 2. Tujuan pembaungan jalan ini adalah untuk meningkatkan aksessibilitas wisatawan di kawasan wisata pantai Kota Bengkulu.
Pembangunan sarana wisata
Yang pertama adalah sarana wisata di pantai Jakat. Sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun di pantai jakat adalah food court, sunset deck, water park, mushola, gazebo, sepeda air, toilet, parking area, grand plaza dan TPI.
Yang kedua adalah sarana dan prasarana di wisata Tapak Paderi. Pada kawasan ini dilakukan penataan ulang terhadap fasilitas yang telah ada dan pembangunan beberapa fasilitas pendukung seperti TPI, fasilitas umum, areal parker, plaza/space with minaret, Bengkulu Fair. Di kawasan ini pula akan dikembangkan kawasan wisata sejarah dan budaya. Pembangunan kawasan wisata sejarah adalah menata ulang kawasan dan bangunan benteng Marborough, Tugu Thomas Parr, Pelabuhan Lama, Pembangunan Gerbang Cina, pembangunan sarana pertunjukkan tabot dan sarana penunjang wisata. Tugu Thomas Parr dan benteng Marlborough akan direnovasi.
Yang keTIGA adalah fishery harbour (wisata marina). Wisata Marina yang berlokasi di kawsan Pelabuhan Lama merupakan salah satu unggulan wisata yang tergabung ke dalam paket pembangunan kawsan wisata pantai kota Bengkulu.
Yang keempat adalah pembangunan sarana dan prasarana di kawsan wisata pantai panjang. Sarana dan prasarana yang dibangun di kawasan ini adalah Bengkulu Indah Mall (BIM), sarana rekreasi, pusat olah raga, outdoor sport, restoran dan performing center serta hotel dan resort.
Yang kelima adalah pembangunan sarana wisata air yaitu olah raga air, golf house, goest house, diving dan restoran. Di kawasan ini pula dibangun sarana wisata ecoturism berupa hutan mangrove. Sarana dan prasarana yang dibangun adalah cottages dan boatel.
Yang keenam adalah pembangunan sarana dan prasarana wisata pelabuhan. Sarana yang dibangun meliputi pelabuhan dan tempat pelelangan ikan yang dilengkapi dengan pusat jajan serba ikan (Pujaseri), kerambah jaring apung, kawasan budidaya air payau, kawaan pemukiman nelayan dan pusat pengolahan hasil perikanan serta tempat perawatan kapal nelayan (docking).
Pengoperasian sarana dan prasarana yang dibangun dilakukan secara mandiri oleh investor. Koordinasi dilakukan melalui manajemen yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan pemerintah daerah dan investor. Limbah padat yang dihasilkan oleh kegiatan industri pariwisata dibuang ke TPA di Air sebakl bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kota Bengkulu. Ilmbah domestic hasil kegiatan kolam renang, kamar mandi, perawatan bangunan disalurkan ke saluran drainase yang ada.
Beberapa Permasalahan
1. Letak geografi yang terpencil.
2. Bengkulu bukan tujuan utama wisatawan.
3. Sarana transportasi yang masih terbatas.
4. Kurangnya dukungan investasi yang efisien.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
6. Pembangunan sarana wisata belum didukung oleh Amdal (Amdal masih dalam proses pembuatan).
7. Kurang sinkronnya antara perencanaan dengan pelaksanaan.
Letak geografis
Letak geografis sangat menentukan keberhasilan kebijakan pengembangan pariwisata. Daerah-daerah yang strategis, misalnya merupakan pusat bisnis, pusat budaya dll – akan lebih mudah dikembangkan industri pariwisata. Yoeti (2000) menyatakan bahwa daerah-daerah yang secara geografis terpencil merupakan kendala bagi pengembangan industri pariwisata meskipun daerah tersebut mempunyai alam dan iklim yang ideal.
Bengkulu, ditinjau dari sisi geografis merupakan daerah yang kurang strategis atau dengan kata lain terpencil. Posisi Bengkulu terletak di daerah yang bukan merupakan jalur lintas antar propinsi. Hal ini mengakibatkan, pendatang harus secara khusus datang ke Bengkulu. Selain itu, posisi pantai yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia ini menimbulkan ombak yang besar dan berbahaya bagi siapa saja yang ingin berwisata dengan berselancar atau mandi. Selain itu, di bagian timur Bengkulu dihadang oleh Bukit Barisan yang menyebabkan posisinya semakin terpencil dan sulit dijangjau melalui jalur darat. Sebagai akibatnya, Bengkulu bukanlah tujuan utama baik untuk perdagangan maupun untuk wisata.
Sarana transportasi
Sarana transportasi darat antar propinsi dapat dinyatakan kurang baik. Meskipun jalur jalan di Propinsi Bengkulu cukup baik, namun begitu melintasi daerah di luar propinsi maka jalur jalan kondisinya rusak berat. Hal ini tentunya dapat menghambat arus transportasi dari dan ke Bengkulu. Kondisi ini menyebabkan arus perdagangan di batas propinsi lebih menuju ke lain propinsi dari pada ke Bengkulu. Untuk mengatasi hal ini, tentunya perlu adanya kerjasama antar propinsi, agar arus transportasi menjadi lebih lancer. Sarana transportasi laut melalui jalur pulau Baai juga masih mengalami beberapa kendala, antara lain adalah sifat Samudera Hindia yang ganas serta pendangkalan yang cepat. Pendangkalan pelabuhan berlarut-larut serta membutuhkan dana yang besar, sehingga cukup menyedot dana APBD Bengkulu. Hal ini mengakibatkan kurang lancarnya arus transportasi melalui jalur laut. Sementara jalur udara telah diupayakan penerbangan empat kali sehari. Namun, penerbangan hanya melewati jalur Bengkulu-Jakarta, sementara jalur penerbangan Bengkulu-Palembang hanya tiga kali dalam seminggu. Hal ini tentu saja akan menyulitkan arus perdagangan dan wisata dari dan ke Bengkulu.
Peliknya ijin investasi
Investasi di Bengkulu mengalami beberapa hambatan antara lain karena rumitnya birokrasi di Bengkulu. Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Bengkulu (2004) menemukan bahwa terdapat tujuh factor penyebab rendahnya minat investor untuk berintestasi di Bengkulu yaitu: 1) patologi birokrasi, 2) tidak adanya kepastian hokum, 3) kurangnya keterjaminan keamanan investasi, 4) potensi investasi belum jelas, 5) fasilitas investasi kurang, 6) sarana dan prasarana pendukung investasi kurang, 7) ketidaksiapan masyarakat penerima investasi.
Balitbang Bengkulu (2004) menemukan bahwa investor menganggap birokrasi merupakan faktor utama sebagai penghambat investasi. Rumitnya birokrasi terutama berkaitan dengan proses perijinan dan fasilitas investasi. Akhir-akhir ini sedang direncanakan Perda tentang Pajak bagi Alat Berat. Hal ini memicu berkurangnya investor di Bengkulu. Oleh sebab itu, agar program wisata pantai Kota Bengkulu dapat dijalankan perlu adanya kemudahan dalam berinvestasi di Propinsi Bengkulu. Aparat-aparat yang bertndak di luar ketentuan perlu ditindak dengan tegas untuk menghindari praktek-praktek KKN. Hal ini tentu saja memberatkan dan mempersulit usaha investasi di Bengkulu. Hal ini bertentangan dengan filosofi bahwa birokrasi dibuat untuk mempermudah dan mengatur investasi, sekaligus sebagai alat pengawasan.
Kepastian hukum juga merupakan kendala bagi investasi di Bengkulu. Di Bengkulu banyak sekali lahan atau tanah yang tidak jelas siapa pemiliknya saking banyaknya permasalahan kepemilikan tanah, yang seringkali menimbulkan sengketa. Selain itu, keamanan usaha dari tindak premanisme masih menjadi kendala, yang menyebabkan biaya tinggi. Ini semua tentunya sangat mempengaruhi minat investor dating ke Bengkulu. Pada berbagai kasus, investor menilai dirugikan dalam penyelesaian sengketa yang ternyata disebabkan oleh ketidakpastian hukum.
Mengenai ijin usaha, Gubernur Bengkulu telah berjanji akan mempermudah proses administrasi perijinan bagi para investor, penyediaan beberapa fasilitas gratis dll. Namun sejauh ini, kebijakan tersebut belum direalisasikan secara formal berupa pemotongan birokrasi dan perubahan Perda yang mengatur investasi. Tentunya hal ini akan menghambat dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terutama investor terhadap kebijakan gubernur tersebut.
Kualitas sumber daya manusia
Kualitas sumber daya manusia juga menjadi masalah yang serius. Untuk mendukung industri pariwisata, perlu sejumlah SDM yang kompeten untuk menghasilkan industri pariwisata yang handal. Hal ini agar pembangunan dan pengelolaan industri pariwisata mampu menciptakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baik fisik maupun non-fisik.
Selain itu, mengingat industri pariwisata yang akan dibangun diharapkan mampu menggaet wisatawan asing, maka perlu adanya persiapan-persiapan yang matang terutama menata kondisi mental masyarakat. Hal ini penting artinya karena jika industri pariwisata berjalan maka akan dapat terjadi benturan-benturan social dan budaya jika tidak diantisipasi sebelumnya. Untuk itu, studi Amdal seharusnya telah dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan. Pada kenyataaannya, pembangunan beberapa sector pariwisata telah dibangun sebelum Amdal dilakukan dan tidak memperhatikan master plan yang telah dibuat. Akibatnya, pembangunan fasilitas industri pariwisata terkesan tidak terencana dan kurang memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan.
Kurang sinkronnya antara perencanaan dan pelaksanaan
Keadaan ini ditunjuknya adanya beberapa kali perubahan di lapangan yang berbeda dengan perencanaan awal. Pembangunan beberapa proyek telah dilaksanakan walaupun belum ada Amdalnya. Selain itu, beberapa proyek yang dilaksanakan tidak sesuai dengan master plan yang telah dibuat. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja menunjukkan adanya ketidakberesan pelaksanaan pembangunan fasilitas wisata. Selain belum adanya Amdal, bahwa tampak bahwa proyek pembangunan wisata pantai sebagian juga merupakan proyek Pemda Kota Bengkulu. Apakah hal ini telah dilakukan koordinasikan atau tidak belum jelas. Karena tidak adanya Amdal, maka pembangunan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan konservasi. Sebagai contoh pembangunan jalan dua jalur di pantai panjang justru mendekati pantai dan dengan menebang cemara laut yang merupakan pelindung bahaya dari laut. Janji Gubernur yang akan menanam kembali dengan cara yang lebih estetik belum menjadi kenyataan. Sebagai akibat ditebangnya cemara laut, penduduk telah merasakan akibatnya yaitu kencangnya angin laut menerpa pemukiman. Beberapa proyek direncanakan kemudian yang ternyata bertentangan dengan aspek konservasi.
Beberapa Masalah Administrasi
Idealnya, suatu proyek pembangunan terlebih dahulu dilakukan AMDAL. Amdal merupakan dokumen yang merupakan pedoman dalam melaksanakan suatu proyek. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan proyek mampu meminimisasi dampak-dampak negative yang dapat ditimbulkan oleh suatu proyek. Disamping itu, AMDAL penting sebagai pedoman bagaimana mempertahankan kualitas lingkungan ketika proyek tersebut telah berakhir dan masuk dalam tahap operasional.
Sayangnya, pembangunan proyek wisata pantai Kota Bengkulu belum dilengkapi dengan AMDAL (Amdal sedang dalam proses pembuatan), tetapi pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Masalah terakhir adalah berkaitan dengan pembangunan jalan Tapak Paderi – Pasar Bengkulu yang menuai kritik dan meresahkan masyarakat. Pasalnya, pembangunan jalan tersebut memotong makam. Memang upaya pendekatan telah dilakukan oleh pemerintah, namun warga masyarakat tetap bulat mempertahankan agar makam tidak dipindahkan. Ini terkait dengan keyakinan warga masyarakat setempat bahwa menerima ganti rugi makam sama saja memakan saudaranya yang telah dikubur. Masalah lain adalah adanya budaya ziarah. Jika makam dipindahkan maka banyak warga masyarakat yang telah pindah dari Bengkulu akan kesulitan berziarah. Polemik ini diperparah oleh isu tentang bahwa tulang belulang akan dikuburkan masal di dekat lokasi makam lama, dengan alas an tanah yang tersedia tidak cukup luas. Hal ini tentunya memicu keresahan masyarakat.
Dengan belum adanya AMDAL juga telah memakan korban berupa populasi cemara laut di sepanjang Pantai Panjang secara drastic telah berkurang akibat ditebang. Hal ini tentunya tidak akan terjadi jika pembangunan tersebut didasarkan kepada AMDAL. Beberapa pembangunan lainnya juga tidak memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius dari pengambil kebijakan di propinsi Bengkulu.
Kerusakan Lingkungan Fisik yang mungkin akan terjadi
Kerusakan daerah pesisir secara alami dapat terjadi akibat perubahan musim yang mempengaruhi pergerakan arus dan gelombang. Energi ini kemudian akan menyebabkan perpindahan material dari satu tempat ke tempat yang lain. Kekuatan gelombang dan arus sangat menentukan kecepatan dan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya (WALHI, 2006).Perubahan bentang alam pesisir selain karena factor ala mini, lebih diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti penambangan pasir, penebangan hutan pantai di sepanjang pantai Kota Bengkulu hingga konversi hutan pantai menjadi perumahan penduduk dan hotel serta pusat wisata.
Penambangan pasir di Teluk Sepang, pembuangan limbah pengerukan Pelabuhan Pulau Baai, Penebangan hutan pantai dan mangrove untuk pembuatan jalan dari Pulau Baai, Pantai Panjang hingga Tapak Padri hingga pengambilan pasir pantai di sekitar sungai hitam WALHI, 2006).
Kerusakan hutan pantai akibat pembangunan wisata pantai ini telah dirasakan oleh penduduk di sekitar pantai antara lain daya lindung terhadap angin laut berkurang, suhu udara di kawasan yang meningkat serta ketidaknyamanan lainnya. Dengan ditebangnya hutan cemara laut dan mangrove di sepanjang pantai, maka diprediksi jumlah flora dan fauna menurun drastic. Aktivitas manusia lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah sampah yang dihasilkan oleh pengunjung, hotel, pedagang dan sumber penghasil sampah lainnya disekitar kawasan pantai.
Menurut Walhi (2006) secara ekologi, kerusakan kawasan pantai menimbulkan dampak: hilangnya media pengembangbiakan biota laut, seperti padang lamun dan terumbu karang, perubahan iklim mikro di sekitar pantai akibat hilangnya vegetasi pantai, terputusnya mata rantai ekosistem hutan pantai akibat eksploitasi. Hal lainnya adalah matinya beberapa jenis vegetasi yang tidak mampu hidup akibat intrusi air laut, serta semakin besarnya tingkat kerawanan bencana akibat kerusakan lingkungan. Walhi (2006) juga menyoroti bahwa secara ekonomi kerusakan pantai akan berdampak kepada penurunan pendapatan masyarakat nelayan. Hal ini disebabkan antara lain oleh hilangnya jenis ikan tertentu hingga hilang/berpindahnya wilayah tangkap nelayan tradisional di sekitar Pantai Kota Bengkulu dan semakin tingginya biaya melaut yang harus dikeluarkan oleh nelayan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu harus mengeluarkan dana lebih besar untuk melakukan pengerukan kolam alur pelabuhan Pulau Baai hingga semakin tingginya biaya yang diperlukan untuk melakukan reklamasi pantai.
Upaya Perbaikan
Beberapa hal perlu dilakukan agar pembangunan industri pariwisata di Kota Bengkulu sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkuangan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial-budaya. Beberapa hal tersebut antara lain adalah:
1. Pembangunan sarana dan prasarana industri pariwisata dihentikan sementara waktu, dan dapat dilanjutkan setelah Amdal tentang hal tersebut selesai dibuat.
2. Perlu dibuat hutan pantai yang sekaligus sebagai wisata selebar 100 meter dari bibir pantai pada saat air pasang. Hal ini memang dilematis, karena di lokasi ini selain telah dibangun jalan dua jalur juga telah dibangun beberapa sarana seperti hotel, cottage, pemukiman penduduk, makam dll. Hutan pantai selain berfungsi sebagai wisata alam juga berfungsi sebagai pelindung daratan dari berbagai bahaya yang datangnya dari arah laut.
3. Pembangunan yang tidak sesuai dengan Amdal nantinya, sebaiknya direncanakan ulang berdasarkan saran-saran dalam Amdal.
4. Pembinaan masyarakat di sekitar kawasan wisata pantai Kota Bengkulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat sekitar nantinya telah siap menerima wisatawan yang tentu saja mempunyai perilaku dan budaya yang berbeda dan bahkan bertentangan.
5. Industri pariwisata yang dikembangkan di Kota Bengkulu hendaknya sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, agama masyarakat setempat. Hal ini perlu ditekankan agar konflik yang mungkin terjadi antar wisatawan dengan masyarakat setempat dapat ditekan sebanyak mungkin.
6. Pemerintah Daerah disarankan untuk memadukan tempat wisata yang terdapat di Propinsi Bengkulu, dan melakukan kerjasama dengan propinsi tetangga terutama Lampung, Jambi, Sematera Selatan dan Sumatera Barat dalam satu paket wisata. Hal ini tentunya memerlukan pembangunan sarana jalan antar propinsi dan paket-paket wisata di propinsi-propinsi tersebut serta penambahan jalur penerbangan antar propinsi. Hal ini dimaksudkan agar wisatawan sekali jalan dapat menjangkau berbagai paket wisata sekaligus.
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai Kota Bengkulu telah disadari oleh Pemerintah Daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur Bengkulu, yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan mampu menyedot bukan saja wisatawan local, tetapi juga wisatawan nasional serta manca Negara. Terdapat enam focus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai, wisata urban, wisata rakyat, wisata air, wisata ekoturism dan wisata pelabuhan. Pengembangan wisata kawasan pantai kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya.
Namun demikian, pengembangan industri pariwisata di Kota Bengkulu ini harus tetap memperhatikan aspek-aspek formal seperti studi kelayakan, peijinan, Amdal dll. Serta tetap menjaga dan memperhatikan budaya masyarakat setempat.
Pendapatan devisa dari wistawan memang sangat mengesankan. Menurut WTO, wisatawan manca Negara dapat menghasilakn pendapatan 230 milyar dolar AS yang merupakan 6% dari semua pendapatan devisa dunia. Namun kedatangan wisatawan dapat mengubah keseimbangan tata nilai setempat yang bias memicu konflik-konflik social yang berkepanjangan. Sering kali demi memenuhi keinginkan wisatawan, maka dibangunlah berbagai fasilitas yang seringkali tidak memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan baik lingkungan fisik maupun non-fisik. Untuk itu pembangunan industri pariwisata di Kota Bengkulu harus memperhatikan aspek-aspek tersebut.
Pembangunan Wisata Pantai Kota Bengkulu
Pembangunan jalan dan jembatan
Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang pantai Kota Bengkulu terbentang dari sungai hitam ke pelabuhan pulau Baai dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2006-2007 dibangun jalan Tapak Padri, jalan Pasir Putih-Kuala Baru dan Bundaran Kuala Baru, jalan ruas pantai-simpang Gading Cempaka, jalan Muara-Pulau Baai, jalan kuburan-muara. Selain itu akan dibangun jembatan gantung Muara 1 dan jembatan gantung Muara 2. Tujuan pembaungan jalan ini adalah untuk meningkatkan aksessibilitas wisatawan di kawasan wisata pantai Kota Bengkulu.
Pembangunan sarana wisata
Yang pertama adalah sarana wisata di pantai Jakat. Sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun di pantai jakat adalah food court, sunset deck, water park, mushola, gazebo, sepeda air, toilet, parking area, grand plaza dan TPI.
Yang kedua adalah sarana dan prasarana di wisata Tapak Paderi. Pada kawasan ini dilakukan penataan ulang terhadap fasilitas yang telah ada dan pembangunan beberapa fasilitas pendukung seperti TPI, fasilitas umum, areal parker, plaza/space with minaret, Bengkulu Fair. Di kawasan ini pula akan dikembangkan kawasan wisata sejarah dan budaya. Pembangunan kawasan wisata sejarah adalah menata ulang kawasan dan bangunan benteng Marborough, Tugu Thomas Parr, Pelabuhan Lama, Pembangunan Gerbang Cina, pembangunan sarana pertunjukkan tabot dan sarana penunjang wisata. Tugu Thomas Parr dan benteng Marlborough akan direnovasi.
Yang keTIGA adalah fishery harbour (wisata marina). Wisata Marina yang berlokasi di kawsan Pelabuhan Lama merupakan salah satu unggulan wisata yang tergabung ke dalam paket pembangunan kawsan wisata pantai kota Bengkulu.
Yang keempat adalah pembangunan sarana dan prasarana di kawsan wisata pantai panjang. Sarana dan prasarana yang dibangun di kawasan ini adalah Bengkulu Indah Mall (BIM), sarana rekreasi, pusat olah raga, outdoor sport, restoran dan performing center serta hotel dan resort.
Yang kelima adalah pembangunan sarana wisata air yaitu olah raga air, golf house, goest house, diving dan restoran. Di kawasan ini pula dibangun sarana wisata ecoturism berupa hutan mangrove. Sarana dan prasarana yang dibangun adalah cottages dan boatel.
Yang keenam adalah pembangunan sarana dan prasarana wisata pelabuhan. Sarana yang dibangun meliputi pelabuhan dan tempat pelelangan ikan yang dilengkapi dengan pusat jajan serba ikan (Pujaseri), kerambah jaring apung, kawasan budidaya air payau, kawaan pemukiman nelayan dan pusat pengolahan hasil perikanan serta tempat perawatan kapal nelayan (docking).
Pengoperasian sarana dan prasarana yang dibangun dilakukan secara mandiri oleh investor. Koordinasi dilakukan melalui manajemen yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan pemerintah daerah dan investor. Limbah padat yang dihasilkan oleh kegiatan industri pariwisata dibuang ke TPA di Air sebakl bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kota Bengkulu. Ilmbah domestic hasil kegiatan kolam renang, kamar mandi, perawatan bangunan disalurkan ke saluran drainase yang ada.
Beberapa Permasalahan
1. Letak geografi yang terpencil.
2. Bengkulu bukan tujuan utama wisatawan.
3. Sarana transportasi yang masih terbatas.
4. Kurangnya dukungan investasi yang efisien.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
6. Pembangunan sarana wisata belum didukung oleh Amdal (Amdal masih dalam proses pembuatan).
7. Kurang sinkronnya antara perencanaan dengan pelaksanaan.
Letak geografis
Letak geografis sangat menentukan keberhasilan kebijakan pengembangan pariwisata. Daerah-daerah yang strategis, misalnya merupakan pusat bisnis, pusat budaya dll – akan lebih mudah dikembangkan industri pariwisata. Yoeti (2000) menyatakan bahwa daerah-daerah yang secara geografis terpencil merupakan kendala bagi pengembangan industri pariwisata meskipun daerah tersebut mempunyai alam dan iklim yang ideal.
Bengkulu, ditinjau dari sisi geografis merupakan daerah yang kurang strategis atau dengan kata lain terpencil. Posisi Bengkulu terletak di daerah yang bukan merupakan jalur lintas antar propinsi. Hal ini mengakibatkan, pendatang harus secara khusus datang ke Bengkulu. Selain itu, posisi pantai yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia ini menimbulkan ombak yang besar dan berbahaya bagi siapa saja yang ingin berwisata dengan berselancar atau mandi. Selain itu, di bagian timur Bengkulu dihadang oleh Bukit Barisan yang menyebabkan posisinya semakin terpencil dan sulit dijangjau melalui jalur darat. Sebagai akibatnya, Bengkulu bukanlah tujuan utama baik untuk perdagangan maupun untuk wisata.
Sarana transportasi
Sarana transportasi darat antar propinsi dapat dinyatakan kurang baik. Meskipun jalur jalan di Propinsi Bengkulu cukup baik, namun begitu melintasi daerah di luar propinsi maka jalur jalan kondisinya rusak berat. Hal ini tentunya dapat menghambat arus transportasi dari dan ke Bengkulu. Kondisi ini menyebabkan arus perdagangan di batas propinsi lebih menuju ke lain propinsi dari pada ke Bengkulu. Untuk mengatasi hal ini, tentunya perlu adanya kerjasama antar propinsi, agar arus transportasi menjadi lebih lancer. Sarana transportasi laut melalui jalur pulau Baai juga masih mengalami beberapa kendala, antara lain adalah sifat Samudera Hindia yang ganas serta pendangkalan yang cepat. Pendangkalan pelabuhan berlarut-larut serta membutuhkan dana yang besar, sehingga cukup menyedot dana APBD Bengkulu. Hal ini mengakibatkan kurang lancarnya arus transportasi melalui jalur laut. Sementara jalur udara telah diupayakan penerbangan empat kali sehari. Namun, penerbangan hanya melewati jalur Bengkulu-Jakarta, sementara jalur penerbangan Bengkulu-Palembang hanya tiga kali dalam seminggu. Hal ini tentu saja akan menyulitkan arus perdagangan dan wisata dari dan ke Bengkulu.
Peliknya ijin investasi
Investasi di Bengkulu mengalami beberapa hambatan antara lain karena rumitnya birokrasi di Bengkulu. Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Bengkulu (2004) menemukan bahwa terdapat tujuh factor penyebab rendahnya minat investor untuk berintestasi di Bengkulu yaitu: 1) patologi birokrasi, 2) tidak adanya kepastian hokum, 3) kurangnya keterjaminan keamanan investasi, 4) potensi investasi belum jelas, 5) fasilitas investasi kurang, 6) sarana dan prasarana pendukung investasi kurang, 7) ketidaksiapan masyarakat penerima investasi.
Balitbang Bengkulu (2004) menemukan bahwa investor menganggap birokrasi merupakan faktor utama sebagai penghambat investasi. Rumitnya birokrasi terutama berkaitan dengan proses perijinan dan fasilitas investasi. Akhir-akhir ini sedang direncanakan Perda tentang Pajak bagi Alat Berat. Hal ini memicu berkurangnya investor di Bengkulu. Oleh sebab itu, agar program wisata pantai Kota Bengkulu dapat dijalankan perlu adanya kemudahan dalam berinvestasi di Propinsi Bengkulu. Aparat-aparat yang bertndak di luar ketentuan perlu ditindak dengan tegas untuk menghindari praktek-praktek KKN. Hal ini tentu saja memberatkan dan mempersulit usaha investasi di Bengkulu. Hal ini bertentangan dengan filosofi bahwa birokrasi dibuat untuk mempermudah dan mengatur investasi, sekaligus sebagai alat pengawasan.
Kepastian hukum juga merupakan kendala bagi investasi di Bengkulu. Di Bengkulu banyak sekali lahan atau tanah yang tidak jelas siapa pemiliknya saking banyaknya permasalahan kepemilikan tanah, yang seringkali menimbulkan sengketa. Selain itu, keamanan usaha dari tindak premanisme masih menjadi kendala, yang menyebabkan biaya tinggi. Ini semua tentunya sangat mempengaruhi minat investor dating ke Bengkulu. Pada berbagai kasus, investor menilai dirugikan dalam penyelesaian sengketa yang ternyata disebabkan oleh ketidakpastian hukum.
Mengenai ijin usaha, Gubernur Bengkulu telah berjanji akan mempermudah proses administrasi perijinan bagi para investor, penyediaan beberapa fasilitas gratis dll. Namun sejauh ini, kebijakan tersebut belum direalisasikan secara formal berupa pemotongan birokrasi dan perubahan Perda yang mengatur investasi. Tentunya hal ini akan menghambat dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terutama investor terhadap kebijakan gubernur tersebut.
Kualitas sumber daya manusia
Kualitas sumber daya manusia juga menjadi masalah yang serius. Untuk mendukung industri pariwisata, perlu sejumlah SDM yang kompeten untuk menghasilkan industri pariwisata yang handal. Hal ini agar pembangunan dan pengelolaan industri pariwisata mampu menciptakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baik fisik maupun non-fisik.
Selain itu, mengingat industri pariwisata yang akan dibangun diharapkan mampu menggaet wisatawan asing, maka perlu adanya persiapan-persiapan yang matang terutama menata kondisi mental masyarakat. Hal ini penting artinya karena jika industri pariwisata berjalan maka akan dapat terjadi benturan-benturan social dan budaya jika tidak diantisipasi sebelumnya. Untuk itu, studi Amdal seharusnya telah dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan. Pada kenyataaannya, pembangunan beberapa sector pariwisata telah dibangun sebelum Amdal dilakukan dan tidak memperhatikan master plan yang telah dibuat. Akibatnya, pembangunan fasilitas industri pariwisata terkesan tidak terencana dan kurang memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan.
Kurang sinkronnya antara perencanaan dan pelaksanaan
Keadaan ini ditunjuknya adanya beberapa kali perubahan di lapangan yang berbeda dengan perencanaan awal. Pembangunan beberapa proyek telah dilaksanakan walaupun belum ada Amdalnya. Selain itu, beberapa proyek yang dilaksanakan tidak sesuai dengan master plan yang telah dibuat. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja menunjukkan adanya ketidakberesan pelaksanaan pembangunan fasilitas wisata. Selain belum adanya Amdal, bahwa tampak bahwa proyek pembangunan wisata pantai sebagian juga merupakan proyek Pemda Kota Bengkulu. Apakah hal ini telah dilakukan koordinasikan atau tidak belum jelas. Karena tidak adanya Amdal, maka pembangunan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan konservasi. Sebagai contoh pembangunan jalan dua jalur di pantai panjang justru mendekati pantai dan dengan menebang cemara laut yang merupakan pelindung bahaya dari laut. Janji Gubernur yang akan menanam kembali dengan cara yang lebih estetik belum menjadi kenyataan. Sebagai akibat ditebangnya cemara laut, penduduk telah merasakan akibatnya yaitu kencangnya angin laut menerpa pemukiman. Beberapa proyek direncanakan kemudian yang ternyata bertentangan dengan aspek konservasi.
Beberapa Masalah Administrasi
Idealnya, suatu proyek pembangunan terlebih dahulu dilakukan AMDAL. Amdal merupakan dokumen yang merupakan pedoman dalam melaksanakan suatu proyek. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan proyek mampu meminimisasi dampak-dampak negative yang dapat ditimbulkan oleh suatu proyek. Disamping itu, AMDAL penting sebagai pedoman bagaimana mempertahankan kualitas lingkungan ketika proyek tersebut telah berakhir dan masuk dalam tahap operasional.
Sayangnya, pembangunan proyek wisata pantai Kota Bengkulu belum dilengkapi dengan AMDAL (Amdal sedang dalam proses pembuatan), tetapi pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Masalah terakhir adalah berkaitan dengan pembangunan jalan Tapak Paderi – Pasar Bengkulu yang menuai kritik dan meresahkan masyarakat. Pasalnya, pembangunan jalan tersebut memotong makam. Memang upaya pendekatan telah dilakukan oleh pemerintah, namun warga masyarakat tetap bulat mempertahankan agar makam tidak dipindahkan. Ini terkait dengan keyakinan warga masyarakat setempat bahwa menerima ganti rugi makam sama saja memakan saudaranya yang telah dikubur. Masalah lain adalah adanya budaya ziarah. Jika makam dipindahkan maka banyak warga masyarakat yang telah pindah dari Bengkulu akan kesulitan berziarah. Polemik ini diperparah oleh isu tentang bahwa tulang belulang akan dikuburkan masal di dekat lokasi makam lama, dengan alas an tanah yang tersedia tidak cukup luas. Hal ini tentunya memicu keresahan masyarakat.
Dengan belum adanya AMDAL juga telah memakan korban berupa populasi cemara laut di sepanjang Pantai Panjang secara drastic telah berkurang akibat ditebang. Hal ini tentunya tidak akan terjadi jika pembangunan tersebut didasarkan kepada AMDAL. Beberapa pembangunan lainnya juga tidak memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius dari pengambil kebijakan di propinsi Bengkulu.
Kerusakan Lingkungan Fisik yang mungkin akan terjadi
Kerusakan daerah pesisir secara alami dapat terjadi akibat perubahan musim yang mempengaruhi pergerakan arus dan gelombang. Energi ini kemudian akan menyebabkan perpindahan material dari satu tempat ke tempat yang lain. Kekuatan gelombang dan arus sangat menentukan kecepatan dan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya (WALHI, 2006).Perubahan bentang alam pesisir selain karena factor ala mini, lebih diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti penambangan pasir, penebangan hutan pantai di sepanjang pantai Kota Bengkulu hingga konversi hutan pantai menjadi perumahan penduduk dan hotel serta pusat wisata.
Penambangan pasir di Teluk Sepang, pembuangan limbah pengerukan Pelabuhan Pulau Baai, Penebangan hutan pantai dan mangrove untuk pembuatan jalan dari Pulau Baai, Pantai Panjang hingga Tapak Padri hingga pengambilan pasir pantai di sekitar sungai hitam WALHI, 2006).
Kerusakan hutan pantai akibat pembangunan wisata pantai ini telah dirasakan oleh penduduk di sekitar pantai antara lain daya lindung terhadap angin laut berkurang, suhu udara di kawasan yang meningkat serta ketidaknyamanan lainnya. Dengan ditebangnya hutan cemara laut dan mangrove di sepanjang pantai, maka diprediksi jumlah flora dan fauna menurun drastic. Aktivitas manusia lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah sampah yang dihasilkan oleh pengunjung, hotel, pedagang dan sumber penghasil sampah lainnya disekitar kawasan pantai.
Menurut Walhi (2006) secara ekologi, kerusakan kawasan pantai menimbulkan dampak: hilangnya media pengembangbiakan biota laut, seperti padang lamun dan terumbu karang, perubahan iklim mikro di sekitar pantai akibat hilangnya vegetasi pantai, terputusnya mata rantai ekosistem hutan pantai akibat eksploitasi. Hal lainnya adalah matinya beberapa jenis vegetasi yang tidak mampu hidup akibat intrusi air laut, serta semakin besarnya tingkat kerawanan bencana akibat kerusakan lingkungan. Walhi (2006) juga menyoroti bahwa secara ekonomi kerusakan pantai akan berdampak kepada penurunan pendapatan masyarakat nelayan. Hal ini disebabkan antara lain oleh hilangnya jenis ikan tertentu hingga hilang/berpindahnya wilayah tangkap nelayan tradisional di sekitar Pantai Kota Bengkulu dan semakin tingginya biaya melaut yang harus dikeluarkan oleh nelayan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu harus mengeluarkan dana lebih besar untuk melakukan pengerukan kolam alur pelabuhan Pulau Baai hingga semakin tingginya biaya yang diperlukan untuk melakukan reklamasi pantai.
Upaya Perbaikan
Beberapa hal perlu dilakukan agar pembangunan industri pariwisata di Kota Bengkulu sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkuangan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial-budaya. Beberapa hal tersebut antara lain adalah:
1. Pembangunan sarana dan prasarana industri pariwisata dihentikan sementara waktu, dan dapat dilanjutkan setelah Amdal tentang hal tersebut selesai dibuat.
2. Perlu dibuat hutan pantai yang sekaligus sebagai wisata selebar 100 meter dari bibir pantai pada saat air pasang. Hal ini memang dilematis, karena di lokasi ini selain telah dibangun jalan dua jalur juga telah dibangun beberapa sarana seperti hotel, cottage, pemukiman penduduk, makam dll. Hutan pantai selain berfungsi sebagai wisata alam juga berfungsi sebagai pelindung daratan dari berbagai bahaya yang datangnya dari arah laut.
3. Pembangunan yang tidak sesuai dengan Amdal nantinya, sebaiknya direncanakan ulang berdasarkan saran-saran dalam Amdal.
4. Pembinaan masyarakat di sekitar kawasan wisata pantai Kota Bengkulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat sekitar nantinya telah siap menerima wisatawan yang tentu saja mempunyai perilaku dan budaya yang berbeda dan bahkan bertentangan.
5. Industri pariwisata yang dikembangkan di Kota Bengkulu hendaknya sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, agama masyarakat setempat. Hal ini perlu ditekankan agar konflik yang mungkin terjadi antar wisatawan dengan masyarakat setempat dapat ditekan sebanyak mungkin.
6. Pemerintah Daerah disarankan untuk memadukan tempat wisata yang terdapat di Propinsi Bengkulu, dan melakukan kerjasama dengan propinsi tetangga terutama Lampung, Jambi, Sematera Selatan dan Sumatera Barat dalam satu paket wisata. Hal ini tentunya memerlukan pembangunan sarana jalan antar propinsi dan paket-paket wisata di propinsi-propinsi tersebut serta penambahan jalur penerbangan antar propinsi. Hal ini dimaksudkan agar wisatawan sekali jalan dapat menjangkau berbagai paket wisata sekaligus.
http://uripsantoso.wordpress.com/2008/05/01/bengkulu-menuju-kota-pariwisata/
Posts
0 comments:
Post a Comment